Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (10/3).
Rakorda tahun ini mengangkat tema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali, hingga mitra kerja lintas sektor yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, mengatakan Rakorda menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi capaian Program Bangga Kencana sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Upaya meningkatkan kualitas keluarga tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh sektor terkait. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keluarga,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa Rakorda membahas berbagai tantangan kependudukan yang dihadapi Bali, termasuk penurunan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang saat ini berada di kisaran 0,66 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan keberlanjutan pelestarian budaya serta regenerasi masyarakat Bali,” jelas Sukardiasih.
Selain isu kependudukan, pertemuan tersebut juga menyoroti upaya percepatan penurunan stunting. Meski Bali tercatat sebagai provinsi dengan angka stunting terendah di Indonesia, upaya penanganan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi terkait.
Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BKKBN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Bali.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bertujuan menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep tersebut sejalan dengan nilai Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Melalui penguatan ketahanan keluarga, pola pengasuhan yang baik, serta pendidikan nilai agama dan budaya sejak dini, diharapkan lahir generasi Bali yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing.
Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Bali diperkirakan mencapai 4,48 juta jiwa pada tahun 2026. Di sisi lain, Bali juga tengah memasuki periode bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif, sekaligus menghadapi fenomena penuaan penduduk.
Data menunjukkan jumlah penduduk lanjut usia di Bali mencapai sekitar 530.663 orang atau sekitar 14,8 persen dari total penduduk. Kondisi ini menuntut kebijakan yang mampu mengelola struktur demografi secara tepat agar peningkatan jumlah lansia tidak menjadi beban, melainkan tetap produktif dan berdaya.
Rakorda Bangga Kencana 2026 juga membahas sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), pemanfaatan aplikasi konsultasi keluarga berbasis kecerdasan artifisial, serta program SIDAYA atau Lansia Berdaya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG 3B) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Kehadiran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dalam Rakorda tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan keluarga di Bali. -Bid Sek
