Tabanan, 25 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Bimbingan Teknis Pemenuhan Evidence Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang bertempat di R.R. Jayaning Singasana pada Rabu (25/2). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat dibuka oleh Asisten III yang dalam arahannya menegaskan pentingnya komitmen dan kesiapan seluruh OPD dalam memenuhi bukti dukung (evidence) penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta persiapan menghadapi berbagai evaluasi di tahun 2026.
Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi. Dalam paparannya, disampaikan sejumlah agenda kegiatan pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, antara lain pembaharuan SK Pelayanan Publik, review Standar Pelayanan (SP) dan SOP, monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan publik, serta persiapan Evaluasi FEKPP dan Ombudsman.
Selain itu, juga akan dilaksanakan perkiraan penilaian mandiri FEKPP, penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan Semester II, penilaian terhadap kelompok rentan, serta penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP).
Kabag Organisasi juga menekankan pentingnya setiap OPD mempersiapkan pemenuhan bukti evidence penilaian standar pelayanan publik secara lengkap dan sistematis. Dalam kesempatan tersebut turut dijelaskan contoh-contoh bukti dukung yang dapat dijadikan acuan, mulai dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dokumentasi, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai indikator penilaian.
Sebagai tindak lanjut, materi dan contoh kelengkapan bukti evidence akan dibagikan melalui WAG YANLIK TABANAN AUM guna memudahkan koordinasi dan penyamaan persepsi antar OPD. Informasi lebih lanjut terkait teknis dan jadwal pemenuhan evidence akan disampaikan kemudian.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD semakin siap dalam memenuhi standar pelayanan publik serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
